​Apresiasi Penandatanganan Kerjasama PMI dengan CVTL, Wagub Minta Harus Diikuti Langkah Konkret

NTT - Wakil Gubernur (Wagub)NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengapresiasi  Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Palang Merah Indonesia (PMI) dengan Cruz Vermelha de Timor Leste (CVTL) atau Palang Merah Timor Leste. JNS minta agar perjanjian ini harus diikuti langkah-langkah konkret untuk kegiatan kemanusiaan, Selasa (26/4/2022).

"Moment ini adalah moment kebangkitan untuk kita semua. Moment ini tidak boleh hanya di atas kertas, tapi terutama moment untuk melakukan kegiatan konkret untuk kebaikan  sesama kita tanpa dibatasi suku, ras, agama dan bangsa, " kata Wagub JNS saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Kerjasama PMI-CVTL, Peningkatan Kapasitas Organisasi di Perbatasan di Wisma Indonesia Pos Perbatasan Motain.

Baca juga: Menuju World Class University, Rektor Universitas Mercu Buana Ajak Kolaborasi Perguruan Tinggi Malaysia

Dalam kesempatan tersebut ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI Sudirman Said dan Sekjen CVTL, Luis Pedro Pinto. Turut sebagai saksi dalam penandatanganan itu, Wagub NTT yang sekaligus Ketua PMI NTT, IFRC  (Federasi Internasional  Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit) Head of Country Cluster Delegation Indonesian and Timor Leste, Representative to ASEAN, Jan Gelfand dan  ICRC (Komite Internasional Palang Merah) Head of Regional Delegation to Indonesia and Timor Leste, Alexandre Faite.

Menurut Wagub JNS, moment kerjasama tersebut sangatlah luar biasa. Karena secara sosio kultural, NTT dan Timor Leste punya kedekatan. Ada keserasian perasaan antara masyarakat kedua wilayah tersebut.

Baca juga: Komisi E Parlemen Timor Leste Berkunjung ke Kantor Pemprov NTT

"Hari ini kita menjalin kerjasama yang sangat luar biasa. Jalin kerjasama tidak hanya sekedar kerjasama yang biasa saja, tapi ini kerja sama untuk kehidupan dan hidup umat manusia. Dengan kerjasama PMI dan CVTL ini, tentu kalau ada masyarakat Timor Leste di perbatasan yang alami bencana dan kekurangan yang harus dibantu PMI, wajib hukumnya PMI harus turun tangan. Begitu pun sebaliknya kalau masyarakat  di Belu, Malaka, TTU, Kabupaten Kupang tertimpa kejadian luar biasa, pasti saudara-saudaranya di Timor Leste akan membantu, "jelas Wagub JNS.

Lebih lanjut Wagub Nae Soi mengungkapkan kerjasama ini harus direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan kemanusian sesuai dengan hukum humaniter yang menjadi dasar PMI baik dalam masa perang maupun damai.

Baca juga: Kadispenad: Kemitraan TNI AD Dengan Media Massa, Wahana Silaturahmi dan Penyampaian Informasi

"Bayangkan kalau ada orang yang alami kekurangan darah di wilayah perbatasan ini, pasti kita akan memberikan darah. Pemerintah Provinsi NTT pasti akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan riil untuk kemanusiaan ini. Mari kita bekerja sama sebagai saudara pada pulau yang sama ini. Sampaikan salam hormat dan profisiat kami kepada Presiden yang baru. Kita akan bicarakan lebih lanjut apa yang kita harus lakukan dalam waktu pendek, menengah dan jangka panjang untuk wujudkan perjanjian kerjasama ini, " pungkas Wagub JNS.

Sementara itu, Sekjen PMI, Sudirman Said mengungkapkan kegembiraan atas terselenggaranya kerjasama yang telah digagas sejak tahun 2020. Kegiatan kerjasama ini bukan hanya simbolik tapi lebih dari itu soal kesungguhan menjalin persahabatan kemanusiaan antara kedua negara yang mempunyai sejarah yang dinamis di masa lalu. 

Baca juga: Pererat Hubungan Kerja Sama, Kepala BPH Migas Silaturahmi Dengan Panglima TNI

"Seluruh gerakan PMI adalah untuk melayani seluruh semesta. Bila terjadi sesuatu di negara manapun, maka itu menjadi masalah kita bersama. Begitupun dalam konteks kerjasama ini, sangatlah penting. Bila terjadi sesuatu di Timor Leste, PMI wajib membantu dan begitupun sebaliknya. Apalagi kedua negara sangat intens dalam hal pergerakan manusia, barang dan jasa. Perbatasan ini adalah perbatasan yang hidup. Kita mulai kerjasama dari yang kecil, dan kemudian bangun sesuatu yang lebih bermanfaat. Kerja sama ini harus betul produktif dan memperkuat persahabatan kedua negara, "jelas Sudirman Said.

Selanjutnya, Sekjen CVTL, Luis Pedro Pinto mengungkapkan kerjasama ini bukan sekadar kerjasama antara PMI dan CVTL, tapi lebih dari itu merupakan kerjasama antar pemerintah untuk merespon situasi bencana.

Baca juga: Dinas Hukum Angkatan Laut Sosialisasikan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lantamal XII Pontianak Bersama BNNP Kalbar

"Ini penting untuk kami. Kami apresiasi atas  inisiatif yang luar biasa  ini. Pemerintah kami sangat mrngapresiasi kerjasama ini. Ke depannya, kita  berharap adanya  dukungan otoritas dari kedua negara. Inisiatif ini sangat positif dan  ini bisa jadi contoh bagi negara - lain di Asia khususnya ASEAN, " kata Luis Pedro Pinto.

Kerjasama antara PMI dan CVTL ini mencakup di antaranya penanggulangan bencana dan kesehatan, kesiapsiagaan, pengurangan resiko bencana, tangga darurat, mobilisasi sumber daya, diseminasi dan diplomasi kemanusiaan di area perbatasan, migrasi dalam situasi normal dan bencana, pengembangan organisasi untuk kesiapan respon, volunter manajemen termasuk donor darah dan  Management of The Dead (MoTD) atau manajemen jenasah saat bencana. Termasuk juga peningkatan organisasi dan masyarakat di wilayah perbatasan, kerjasama dengan otoritas terkait untuk mobilisasi sumberdaya saat kedaruratan.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Perwakilan IFRC, Perwakilan ICRC, Pengurus CVTL, Pengurus PMI Pusat, Pengurus PMI NTT, Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Belu, PMI Kabupaten Belu dan undangan lainnya.